Menpar soroti penurunan kunjungan di Bali, okupansi hotel bisa turun 50 persen

Pariwisata Bali Menghadapi Tantangan di Awal Tahun 2026

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, okupansi hotel di kawasan ini mengalami penurunan signifikan pada pekan pertama tahun 2026. Menurut Ketua PHRI Bali, Tjok Oka Artha Ardana Sukawati, tingkat okupansi bisa turun hingga 50-60 persen setelah musim libur Tahun Baru berakhir.

Ia menjelaskan bahwa selama liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, jumlah wisatawan yang masuk ke Bali tidak terlalu banyak. Biasanya, peningkatan pengunjung terjadi di pekan ketiga hingga minggu keempat Desember. Namun, untuk periode awal Desember, tingkat okupansi hanya berkisar antara 60-70 persen, sementara dalam beberapa hari terakhir, angka tersebut tetap stabil di kisaran 20-50 persen.

Pada pekan ketiga Desember, okupansi meningkat hingga 85 persen. Namun, setelah tanggal 4 Januari 2026, saat musim libur berakhir, tingkat okupansi kembali menurun menjadi 50-60 persen.

Dampak dari Isu-isu yang Muncul di Media Sosial

Permasalahan di Bali belakangan sering diangkat di media sosial, seperti kepadatan lalu lintas, banjir, dan sampah yang memengaruhi kunjungan wisatawan nusantara (wisnus). Menurut Cok Ace, data wisatawan yang masuk melalui udara atau laut mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2025. Di bulan Desember, jumlah wisnus menurun sebesar 42 persen, sedangkan penurunan di bandara hanya sebesar 8,3 persen.

“Yang paling signifikan adalah hilangnya kunjungan wisnus yang datang melalui jalur darat. Mereka biasanya datang dengan kendaraan yang menyebabkan kemacetan,” jelas Cok Ace. Ia menambahkan bahwa tahun lalu Bali dikunjungi sekitar 6,3 juta wisatawan, sementara tahun ini mencapai lebih dari 7 juta orang.

Namun, kontribusi wisnus terhadap ekonomi Bali sangat besar. “Dulu, kemacetan bisa mencapai puluhan kilometer. Ini menunjukkan betapa besar peran wisnus dalam pariwisata Bali,” ujarnya.

Kunjungan Menteri Pariwisata ke Bali

Menyambut awal tahun 2026, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja ke Bali. Kunker ini dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan pariwisata bagi wisatawan yang berlibur di Bali pada puncak libur Nataru 2025/2026.

Ia mulai dengan meninjau Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, untuk melihat aktivitas kedatangan dan keberangkatan wisatawan. Selain itu, ia juga meninjau Posko Terpadu di Terminal Keberangkatan Domestik dan berinteraksi langsung dengan wisatawan.

Menpar menjelaskan bahwa jumlah kunjungan wisman melalui jalur udara hingga akhir Desember 2025 diperkirakan telah mencapai lebih dari 7,05 juta orang, meningkat 11 persen dibanding tahun 2024. Angka ini mencerminkan rekor tertinggi kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali.

Sementara itu, pergerakan wisnus ke Bali pada 2025 tercatat sebanyak 9,28 juta kunjungan, turun sekitar 700 ribu kunjungan dibanding 2024. Namun, pada periode Nataru kali ini, pergerakan wisnus semakin terdistribusi ke berbagai destinasi di Indonesia.

Keluhan dari ASITA Bali

Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali menyampaikan keluhan kepada Kementerian Pariwisata saat Menteri Pariwisata melakukan kunjungan kerja ke Puri Saren Ubud, Kabupaten Gianyar, Kamis (1/1).

Ketua ASITA Bali, I Putu Winastra, mengungkapkan bahwa masih ada Online Travel Agent (OTA) yang mempromosikan produk pariwisata tanpa izin. Hal ini menyebabkan carut-marut dan persaingan harga yang tidak sehat.

Selain itu, ia juga menyampaikan keluhan terkait perizinan transportasi pariwisata di Bali. Ia mengatakan bahwa izin transportasi pariwisata harus diambil di pusat, bukan di daerah.

Penanganan Vila Ilegal dan Izin Transportasi

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendata dan mengawasi vila ilegal yang tidak berizin dan tidak membayar pajak. Ia juga meminta semua OTA memiliki izin di Indonesia dan memiliki kantor di Indonesia.

Untuk izin transportasi pariwisata, Menpar mengatakan bahwa semua izin berlayar, layak jalan, dan lain sebagainya berada di bawah Kementerian Perhubungan. Ia siap mendampingi asosiasi Bali jika akan melakukan audiensi mengenai permasalahan transportasi pariwisata ke Kementerian Perhubungan.